Rabu, 08 Januari 2020

5 Aturan Outsourcing Jakarta yang Perlu Anda Ketahui!


5 Aturan Outsourcing Jakarta yang Perlu Anda Ketahui!

Karyawan dalam sebuah perusahaan tentu mempunyai level atau tingkatan yang berbeda-beda. Tidak melulu bidang mereka yang berbeda, namu tugas pun setiap bidang pasti bakal bervariasi. Setiap bidang bakal memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam sejumlah hal, contohnya seperti gaji. Perbedaan itulah yang mesti diperhatikan oleh Anda, pengelola seluruh karyawan tanpa mengetahui level mereka.

Salah satu macam karyawan yang butuh Anda pahami juga ialah karyawan outsourcing jakarta. Karyawan jenis ini memang telah biasa diterapkan di berbagai perusahaan. Karyawan outsourcing sendiri ialah karyawan kontrak yang diutus oleh perusahaan untuk mengemban kerja kontrak. Karyawan outsourcing seringkali disediakan oleh perusahaan alih daya yang menjadi penghubung dengan perusahaan pemakai jasa karyawan outsourcing. Kemudian bagaimana aturannya di Indonesia dan apa saja manfaatnya untuk Anda dan perusahaan? Simak daftarnya di bawah ini.
Aturan Karyawan Outsourcing Jakarta

Karena karyawan outsourcing tergolong dalam karyawan yang rentan dari pemutusan hubungan kerja, pemerintah telah menata ketentuan untuk perusahaan yang akan memakai jasa mereka. Aturan itu ada dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 mengenai Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Didalamnya dilafalkan bahwa pemakaian jasa karyawan outsourcing ini dapat dilaksanakan melalui pemborongan kegiatan dan penyedia jasa pekerja (perusahaan alih daya). Berikut sejumlah aturan detail tentang karyawan outsourcing jakarta:

1.       Perusahaan pemberi kerja (perusahaan Anda) dapat memberikan sebagian pengamalan pekerjaan untuk perusahaan penerima pemborongan.

2.       Pekerjaan itu (1) mesti mengisi syarat sebagai berikut :
a.       Dilakukan secara terpisah dari pekerjaan utama baik manajemen maupun pekerjaan pelaksanaan pekerjaan.
b.       Dilakukan dengan perintah langsung dan tidak langsung dari pemberi pekerjaan, tentang teknik melaksanakan pekerjaan supaya sesuai dengan standar yang diputuskan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.
c.       Merupakan pekerjaan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dengan kata lain pekerjaan yang menyokong dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan utama cocok dengan alur pekerjaan proses pelaksanaan kegiatan yang diputuskan oleh asosiasi sektor usaha yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.
d.       Tidak menghambat proses buatan secara langsung, dengan kata lain pekerjaan itu merupakan pekerjaan tambahan yang bilamana tidak dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan kerja tetap berlangsung sebagaimana harusnya.

3.       Pekerjaan penunjang itu yaitu usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan untuk para pekerja/buruh, usaha tenaga pengamanan, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyedia angkutan untuk pekerja/buruh.

4.       Perusahaan Anda mesti mengikutsertakan perjanjian dengan pengusaha alih daya untuk instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota lokasi pelaksanaan pekerjaan sangat lama 30 hari sesudah ditandatanganinya perjanjian tersebut. Kemudian instansi yang menerimanya mesti menerbitkan bukti pendaftaran sangat lambat 5 hari kerja.

5.       Dalam perjanjian itu paling tidak memuat mengenai garansi kelangsungan bekerja, garansi terpenuhinya hak-hak pekerja cocok undang-undang dan perjanjian kerja, dan garansi perhitungan masa kerja bilamana terjadi peralihan perusahaan alih daya untuk memutuskan upah. Adapun hak-hak pekerja outsourcing jakarta yang didapatkan ialah hak libur jika sudah mengisi syarat masa kerja, hak garansi sosial, hak THR, hak istirahat paling tidak 1 hari dalam 1 minggu, hak menerima ganti rugi andai terjadi pemutusan kerja yang bukan diakibatkan kesalahan pekerja, serta hak-hak lainnya yang ditata dalam perjanjian kerja.




0 komentar:

Posting Komentar